Tidak Ada MOU dengan Pendemo PDF Print E-mail
Written by Humas   
Friday, 30 July 2010 01:10

Jhon Ibo: Otsus Tak Sekedar Memutar Telapak Tangan

JAYAPURA- Terkait dengan berita Cenderawasih Pos halaman 1 yang berjudul “DPRP Tak Bisa Kabulkan Tuntutan Refrendum” dipandang tidak sesuai dengan penyampaian yang dikeluarkan oleh Pimpinan DPRP Komarudin Watubun,SH,MH di tengah-tengah masyarakat yang saat demo di DPRP Papua, 9 Juli kemarin.Oleh sebab itu, Pimpinan DPRP melalui Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Theopilus Kere,BA memberikan klarifikasi terhadap hal-hal yang dinilai tidak sesuai itu. Dikatakan, di dalam berita dengan judul tersebut, pada alinea keempat disebutkan, anggota DPRP yang dipimpin oleh Wakil Ketua II Komarudin Watubun yang mewakili Ketua DPRP Drs. Jhon Ibo,MM yang tidak ada di tempat, bersama para anggota dewan lainnya dari berbagai komisi yang ada bertemu dengan massa dengan melakukan MoU antara rakyat Papua dan DPRP yang terdiri dari 3 poin, antara lain 1) DPRP meminta maaf karena tidak bisa mengabulkan tuntutan referendum, 2) DPRP akan mengembalikan otonomi khusus ke pemerintah pusat, 3) Sidang paripurna akan dilaksanakan paling lambat 19 Juli 2010.

Read more...
 
Hari Ini Tim Pansus DPRP Temui Mendagri PDF Print E-mail
Written by Humas   
Friday, 14 May 2010 02:26

JAYAPURA – Sesuai dengan agenda kerja Tim Pansus Pilkada DPR Papua, hari ini Jumat [17/5] Tim Pansus Pilkada akan bertemu dengan Menteri Dalam Negeri. Sebelumnya Tim Pansus Pilkada telah terlebih dahulu bertemu Pimpinan Fraksi Demokrat dan Fraksi PAN DPR RI pada, Kamis [12/5].

Demikian disampaikan ketua Pansus Pilkada DPR Papua Ruben Magari, S.IP kepada Papua Pos melalui telepon selularnya, Kamis [16/5]. Dikatakan kehadiran tim Pansus Pilkada disambut baik oleh ketua Fraksi Demokrat dan ketua fraksi PAN DPR-RI, bahkan mereka menyatakan kesiapannya untuk mendorong dan siap memfasilitasi Tim Pansus Pilkada DPR Papua bertemu dengan Mendagri.’’Kami baru saja bertemu dengan ketua Fraksi Demokrat dan ketua Fraksi PAN. Pada pertemuan tersebut kami sudah sampaikan aspirasi dari masyarakat Papua dan soal SK MRP yang ditolak Mendagri, bahkan mereka menyatakan kesiapannya untuk mendorong pemerintah mengeluarkan Perpu,’’ katanya.

Read more...
 
Datangi DPRP, Solidaritas HAM Papua Tuntut Penyelesaian Kasus HAM PDF Print E-mail
Written by Humas   
Friday, 14 May 2010 01:38
JAYAPURA  – Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang terletak di Jl. Sam Ratulanggi No.2 Jayapura pada, Rabu,(12/05) kembali didatangi puluhan massa yang mengatasnamakan diri Solidaritas HAM Papua. Maksud kedatangan mereka adalah untuk mempertanyakan penyelesaian berbagai kasus pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) yang terjadi di Tanah Papua.  Massa Solidaritas HAM Papua yang di Pimpin oleh Usama Yogobi dan koordinator lapangan Aten Agapa tiba di gedung para wakil rakyat Papua dengan menggunakan satu unit truck dan satu mobil Hartop pukul 13.00 WIT dibawah pengawalan ketat Pihak Kepolisian dari  Polresta Jayapura dan Satua Brimobda Polda Papua.Ketika berada di Halaman Parkir Gedung DPR Papua dengan membentangkan dua spaduk besar yang bertuliskan ; “ Kembalikan Tanah dan Rakyat Papua Barat ke Pangkuan PBB karena Kasus pelanggaran HAM Berat belum dituntaskan oleh NKRI” dan  “ PBB & dunia Internasional segera hentikan dana Otsus dan We ACT Free Choise,”  para pendemo melakukan orasi secara bergantian yang intinya mendesak penyelesaian berbagai kasus pelanggaran HAM di Papua. Disamping itu juga para pendemo juga mengkritik pemerintah pusat yang tidak mau membuka ruang demokrasi bagi rakyat Papua dalam bentuk dialog serta menuntut pemerintah untuk menjelaskan kebenaran pelanggaran HAM di yang terjadi di tanah Papua selama ini.Setelah hampir satu jam melakukan orasi, akhir para pendemo diterima oleh Anggota  DPRP dari Komisi B masing-masing ; Sekretaris Komisi B Rosiyati Anwar, SE,MM, Anggota Komisi B Thomas Sondegau,ST, Philus Wisabla, S.Th dan Deerd Tabuni, SE,M.Si. Anggota Komisi B Thomas Sondegau,ST  ketika menerimaan aspirasi para pendemo menegaskan bahwa aspirasi ini telah diterima oleh dewan dan akan diteruskan sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlakua di DPRP, “ Saya menyampaikan terima kasih, karena penyampaian  apirasi hari ini sudah sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku, dan aspirasi ini atas nama dewan kami terima dan selanjutnya akan diteruskan sesuai aturan yang berlaku dilembaga ini dimana terlebih dahulu aspirasi ini diteruskan ke  komisi yang membidangi persoalan hukum dan HAM,” UjarnyaSementara itu Koordinator Lapangan Solidaritas HAM Papua Aten Agapa kepada  mengatakan bahwa inti dari tuntutan Solidaritas HAM Papua yang disampaikan ke DPRP adalah pemerintah harus bertanggungjawab terhadap berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua berikut mendesak Pemerintah RI untuk membuka ruang dialog masalah HAM dan demokrasi bagi rakyat sipil Papua. Dan jika pemerintah tidak dapat menyelesaikan masalah pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, maka aksi demonstrasi akan tetap terus dilakukan “ Kami akan tetap tuntut sampai masalah ini selesai, walaupun hanya 1 atau 4 orang yang menuntut,” Ujarnya. Setelah menyerahkan aspirasinya kepada anggota DPRP, para pendemo membubarkan diri dengan aman dan tertib. (Sumber : Humas)  
 
Datangi DPRP, Minta DiFasilitasi Bertemu Presiden AS Barack Obama. PDF Print E-mail
Written by Humas   
Friday, 19 March 2010 01:18

JAYAPURA – Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang terletak di Jl. Dr. Sam Ratulanggi No. 2 Jayapura kembali di demo. Masa yang mengatasnamakan diri Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Pada kamis (18/3) sekitar pukul 14.00 Wit mendatangi gedung para wakil rakyat ini menuntut supaya DPRP membantu perwakilan rakyat Papua bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Barack Obama dalam kunjungannya ke Indonesia untuk menyampaiakn sejumlah aspirasi politik. Massa mendatangi gedung DPRP dengan menggunakan 8 truk serta puluhan sepeda motor.

Read more...
 
Pansus Pilkada DPRP Ngotot Temui Presiden PDF Print E-mail
Written by Humas   
Monday, 10 May 2010 05:18
JAYAPURA– Sikap Penolakan Pemerintah Pusat melalui Departemen Dalam Negeri  terhadap desakan aspirasi pemberlakukan SK MRP Nomor 14 tahun 2009 tenatng Persyaratan Orang asli Papua dalam Pemilukadi di 23 Kabupaten/Kota yang sedianya akan dilaksanakan pada tahun 2010 ini  membuat Panitia Khusus [Pansus] Pemilihan Kepala Daerah [Pilkada] DPRP berencana menemui Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Hal ini terpaksa harus dilakukan meskipun Pansus Pilkada DPRP sendiri belum menerima tembusan surat Mendagri tersebut, namun Pansus sudah menyusun rencana akan berangkat ke Jakarta.  “Informasi penolakan Mendagri atas SK MRP itu baru kita ketahui melalui media massa. Kita belum dapat tembusan surat Mendagri tersebut. Jadi kita belum yakin betul SK MRP itu ditolak Mendagri,” kata Ketua Pansus Pilkada DPRP Ruben Magai,S.IP menjawab Papua Pos di Swiss-bellHotel. Minggu [9/5] malam.Namun demikian, kata politisi ulung Partai Demokrat Papua ini sekalipun benar Mendagri telah mengeluarkan surat penolakan SK MRP Nomor 14 tahun 2009, Pansul Pilkada ngotot untuk menemui Presiden RI SBY di Jakarta. “ Pansus Pilkada DPRP rencananya minggu ini akan berangkat ke Jakarta untuk menemui Presiden,” ujarnya.Hal ini dilakukan, menurut Ruben Magai, demi penyelamatan masa depan Bangsa RI, tidak ada jalan lain selain Pansus Pilkada harus bertemu secara langsung dengan Presiden.“Kita barusan bicara-bicara dengan Menteri Perhubungan Freddy Numberi soal surat penolakan dari Mendagri terkait SK MRP itu. Pak Numberi sendiri telah menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi Pansus Pilkada DPRP bertemu dengan Mendagri dan Presiden,” ujar Ruben.“ Tujuan kita bertemu dengan DPRP, bukan hanya sekedar basa-basi, tetapi kami dari Pansus Pilkada akan berjuang sekuat tenaga bagaimana supaya Presiden SBY mengeluarkan peraturan pengganti UU [Perpu],” katanya.Untuk itu, ia meminta kepada semua pihak, khususnya partai politik agar tidak mempolitisir Surat Keputusan [SK] MRP tersebut. Keputusan MRP itu mutlak dan tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. “ SK itu adalah sebuah proteksi terhadap orang Papua. Oleh karena itu, hak politik Papua harus diberikan kepada orang asli Papua [OAP],” tegasnya. Karena itu, ia meminta kepada Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat, DPRD Papua Barat dan DPR Papua harus bersatu memperjuangkan SK MRP ini untuk disikapi pemerintah pusat dengan mengeluarkan Perpu sebagai proteksi terhadap hak politik orang Papua.b Tim Pansus Pilkada Papua dibagi dalam dua tim. Tim ini sudah dibagi tugas. Satu untuk melakukan lobi-lobi dengan Fraksi di DPR-RI dan satu lagi tim bertemu dengan DPRD Papua Barat untuk menyatukan visi soal SK MRP tersebut. (Sumber : Papua Pos) 
 
DPRP Bantah Keterangan Gubernur Soal Buku APBD PDF Print E-mail
Written by Humas   
Wednesday, 17 March 2010 00:55

DPRP Bantah Keterangan Gubernur Soal Buku APBDJayapura- Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) membantah pernyataan Gubernur Papua Barnabas Suebu,SH di media massa yang menyebutkan bahwa buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Tahun 2010 telah berada di tangan dewan.” Pernyataan itu tidak benar, sampai saat sekarang ini kami belum mendapatkan buku itu dari eksekuitif,” Tegas Ketua Komisi C (Membidangi Anggaran & aset Daerah) Carolus K Bolly kepada wartawan dijayapura, senin (23/02).Dijelaskan politisi Partai Demokrat Papua ini bahwa DPRP melalui Wakil Ketua II DPRP yang membidangi Komisi A dan C Komarudin Watubun sudah dua kali mengirimkan surat kepada gubernur untuk meminta bukan saja Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD 2010 dan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Penjabaran APBD 2010, tetapi juga Daftar Penggunaan Anggaran (DPA)

Read more...
 
«StartPrev123NextEnd»

Page 1 of 3